Jakarta – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menuai sorotan dari berbagai pihak. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penerapannya, terutama terkait potensi dampak sosial dan ekonomi yang menyertainya. Kekhawatiran juga datang dari kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang khawatir peraturan ini akan menambah beban operasional mereka.
Perluasan Cakupan Perda dan Potensi Resistensi
Trubus Rahadiansyah menekankan bahwa Perda KTR tidak hanya mengatur lokasi-lokasi yang dilarang untuk merokok, tetapi juga memperluas pengaturan hingga penjualan rokok oleh pedagang. Perluasan cakupan ini, menurutnya, berpotensi memicu resistensi dari masyarakat jika tidak disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bijak. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dipertimbangkan secara matang agar tidak berdampak negatif pada kondisi ekonomi dan keberlangsungan usaha, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Perda KTR sendiri merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan mengurangi paparan asap rokok. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta, termasuk mereka yang tidak merokok. Namun, implementasinya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial ekonomi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.
Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi
Dalam kondisi ekonomi yang masih fluktuatif, pemerintah didorong untuk terus mendukung pelaku usaha agar tetap bertahan dan berkembang. Trubus menyarankan agar kebijakan pelarangan seperti Perda KTR ini disertai dengan solusi yang seimbang, sehingga tidak menjadi larangan total yang merugikan semua pihak. Ia menekankan pentingnya menciptakan win-win solution bagi semua pemangku kepentingan, termasuk perokok, non-perokok, pedagang rokok, dan pelaku UMKM.
Salah satu solusi yang mungkin dipertimbangkan adalah penyediaan area khusus merokok di tempat-tempat umum dan tempat usaha. Area ini harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan, serta terpisah dari area bebas rokok. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pedagang rokok agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan mencari alternatif sumber pendapatan.
Suara dari Pelaku UMKM
Izzudin Zidan, anggota Komunitas Warteg Merah Putih, turut menyuarakan kekhawatiran mengenai dampak Perda KTR terhadap pelaku UMKM. Ia meminta agar Gubernur DKI Jakarta memperhatikan secara serius potensi dampak negatif peraturan ini terhadap para pelaku usaha kecil, termasuk warteg. Zidan berharap agar Perda KTR tidak menjadi beban tambahan yang memberatkan operasional warteg, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Warteg, sebagai bagian integral dari budaya kuliner Jakarta, seringkali menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi masyarakat. Larangan merokok di warteg dapat mengurangi daya tarik tempat ini bagi sebagian pelanggan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan pemilik warteg. Oleh karena itu, dialog dan konsultasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan komunitas terkait sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Mencari Solusi yang Adil dan Berkelanjutan
Implementasi Perda KTR di DKI Jakarta merupakan tantangan yang kompleks, yang memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan adil. Sosialisasi yang intensif, penegakan hukum yang konsisten, dan dukungan yang memadai bagi pelaku usaha merupakan kunci keberhasilan implementasi Perda KTR.
Selain itu, edukasi publik mengenai bahaya rokok dan manfaat kawasan tanpa rokok juga perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat tercipta dukungan yang lebih luas terhadap Perda KTR dan tercipta lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan ini, dengan mengutamakan dialog dan kompromi.
Langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah melakukan kajian mendalam mengenai potensi dampak Perda KTR terhadap berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan kesehatan. Kajian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
