Medan – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyampaikan peringatan keras kepada seluruh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yang baru dilantik terkait praktik pungutan liar (pungli). Penegasan ini disampaikan usai melantik 308 pejabat di lingkungan Pemprov Sumut pada Senin lalu. Bobby secara eksplisit melarang segala bentuk kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi.
"Jangan ada kegiatan tambahan, seperti pungli atau meminta uang dalam proyek," ujar Bobby dengan nada tegas. Ia menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.
Pelantikan Pejabat dan Harapan Peningkatan Kinerja
Pelantikan ratusan pejabat ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sumut untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Bobby Nasution berharap, dengan adanya penyegaran dan penambahan amunisi di berbagai lini, roda pemerintahan dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan bersama.
Fokus pada Visi Misi dan Target Pembangunan
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Bobby Nasution mengingatkan seluruh jajaran Pemprov Sumut untuk fokus pada pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara nyata. Ia menekankan bahwa diskusi dan perencanaan di setiap OPD harus berorientasi pada hasil yang konkret dan terukur.
Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga kekompakan di lingkungan kerja masing-masing OPD. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa kekompakan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran. "Kekompakan harus dijaga, jangan saling menjelekkan, tetapi juga bukan berarti saling melindungi dari kejahatan," tegasnya. Pernyataan ini mengindikasikan komitmen Bobby Nasution dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Sumut.
Menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat dan Produktif
Bobby Nasution menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kreatif, dan tidak mudah mengeluh di seluruh OPD. Ia menyadari bahwa target pembangunan yang ambisius membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan mentalitas positif dari seluruh aparatur sipil negara (ASN). Sebagai bentuk evaluasi kinerja dan komitmen, Bobby memberikan opsi bagi pejabat yang merasa tidak sesuai atau tidak nyaman dengan tugas yang diemban untuk mengundurkan diri.
Pemberantasan Pungli Sebagai Prioritas Utama
Peringatan keras Bobby Nasution terkait pungli bukanlah isapan jempol belaka. Pungli telah lama menjadi masalah kronis di berbagai instansi pemerintahan di Indonesia, dan Sumatera Utara tidak terkecuali. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga menghambat investasi dan pembangunan daerah.
Pemberantasan pungli merupakan salah satu prioritas utama Bobby Nasution sejak awal menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Ia telah melakukan berbagai upaya, termasuk membentuk tim saber pungli (satuan tugas sapu bersih pungutan liar) dan meningkatkan pengawasan internal di seluruh OPD. Peringatan yang disampaikan kepada para pejabat yang baru dilantik merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memberantas praktik haram tersebut secara sistematis.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Peringatan keras Gubernur Bobby Nasution ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pejabat Pemprov Sumut dan mencegah terjadinya praktik pungli. Langkah selanjutnya adalah memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan praktik pungli. Selain itu, Pemprov Sumut juga perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, serta cara melaporkan praktik pungli.
Komitmen Bobby Nasution dalam memberantas pungli patut diapresiasi. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para pejabat, ASN, dan masyarakat sipil. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, Sumatera Utara dapat terbebas dari praktik pungli dan menjadi daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
