Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah berupaya memperkuat akses keuangan inklusif berbasis data di Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah ini dipandang krusial untuk meningkatkan nilai tambah sektor-sektor produktif unggulan dan memperkokoh pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Pemanfaatan Data untuk Kebijakan Tepat Sasaran
Direktur Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bappenas, Rosy Wediawaty, mengungkapkan bahwa pemanfaatan data, seperti Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD), menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Data ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan spesifik di berbagai wilayah, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif.
IKAD sendiri merupakan sebuah instrumen yang mengukur tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan mikro. Dengan memahami profil akses keuangan di suatu daerah, pemerintah dapat merancang program dan kebijakan yang lebih inklusif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perekonomian.
Potensi Sektor Produktif Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan memiliki struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, yang menyumbang 29,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun demikian, Bappenas melihat potensi besar pada sektor lain, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan (11,55 persen), serta sektor industri pengolahan (10,95 persen).
Kekuatan ekonomi akar rumput di Kalimantan Selatan juga tercermin dari sebaran desa-desa yang fokus pada berbagai sektor produktif. Terdapat 849 desa berbasis tanaman pangan, 634 desa di sektor perkebunan, 119 desa fokus pada perikanan, dan 30 desa pada sektor hortikultura. Keberagaman potensi desa ini menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Infrastruktur Ekonomi yang Mendukung
Infrastruktur ekonomi di Kalimantan Selatan terbilang cukup masif, dengan keberadaan 1.054 pasar, 822 mini market, dan 1.647 restoran atau rumah makan. Keberadaan infrastruktur ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang dinamis di berbagai wilayah Kalsel.
Selain itu, penguatan modal juga didukung oleh kehadiran 214 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 244 Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah ini, dengan menyediakan akses pembiayaan dan pelatihan yang dibutuhkan.
Sinkronisasi Infrastruktur dan Pembiayaan Syariah
Bappenas terus mendorong sinkronisasi antara ketersediaan infrastruktur fisik dengan kemudahan akses pembiayaan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi digital di Kalimantan Selatan berjalan beriringan dengan kearifan lokal.
Pengembangan ekonomi syariah di Kalsel memiliki potensi besar, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Dengan memperkuat akses keuangan inklusif dan mengembangkan sektor-sektor produktif unggulan, Bappenas berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.
